Panduan Materi Belajar

Dalam aplikasi LayananAspirasi serta Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) BKN!, masyarakat dapatmenyampaikan banyak sekali keluhan serta pertanyaan tentang hal-hal yang terkaitperaturan Pegawai Negeri Sipil (ASN). Salah satu hal yang kerap ditanyakan masyarakatadalah mengenai hak seseorang bekas istri atas sebagian honor bekas suami yangberstasus PNS, pada perceraian yg terjadi karena kehendak sang suami ataukarena kehendak sang isteri. Terkait itu, ini dia paparanKepala Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat BKN, Vino Dita Tama, Senin(27/2/2017) di ruang kerjanya : Penjelasan tentang kewajiban hadiah sebagian gaji kepada bekas istri serta anak-anak PNS sudah ditetapkan dalam surat Kepala BKN angka K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2018. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan serta Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan : apabila perceraian ...

Yang perlu Anda ketahui, berikutini peraturan tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS yangtertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi PNS. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990  Tentang Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal I  Mengubah beberapa ketentuandalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu : 1. Mengubah ketentuan Pasal3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 PP No 45 Tahun 1990 (1) Pegawai Negeri Sipil yg akan melakukanperceraian harus memperoleh izin atau surat warta lebih dahulu dariPejabat ; (dua) Bagi Pegawai Negeri Sipil yg berkedudukan sebagai penggugat atau bagiPegawai Negeri Sipil yang berk...

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian honor ke 13 tahun 2018  Bagi PNS, TNI, POLIRI serta Pensiunan tahun 2018 akhir diterbitkan  oleh dikeluarkanya  PP Nomor 38 Tahun 2018  tentang  Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2018  Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun /Tunjangan. Pada pasal dua ayat 1  PP 38 TAHUN 2018  disebutkan bahwa  yang mendapat honor ke 13 merupakan PNS, anggota POLRI, anggota TNI, dan penerima pensiunan atau tunjangan. Pada pasal tiga ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 dinyatakan bahwa besaran honor /pensiunan/tunjangan bulan ke 13 adalah sebanyak penghasilan dalam bulan Juni 2018 Baca Juga Pp Gaji Ke 13 Tahun 2016 Pp Tentang Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2015 Pada pasal 4 ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 pemberian gaji/pensiunan/tunjangan bulan ke 13 dibayar pada bulan Juli 2018 LINKDONWLOAD PP 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN GAJ...

Kabargembira bagi Pengajar bukan PNS.direktorat Pembinaan Pengajar Pendidikan Dasar telahmelakukan penilaian terhadap berkas penyetaraan bagi GBPNS jenjang Dikdas,buat detail mampu didownload filenya dibawah ini MEKANISMEPEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERISIPIL : 1.tujuAN Pemberiankesetaraan jabatan dan pangkat pengajar bukan pegawai negeri sipil ini dimaksudkanuntuk menjadi acuan/acum bagi pengajar, pengelola pendidikan, penyelenggarapendidikan, tim penilai, dan pihak lain yg berkepentingan pada pelaksanaanpengusulan dan pemrosesan anugerah kesetaraan jabatan serta pangkat guru bukanpegawai negeri sipil. 2.ruanGLINGKUP Pemberiankesetaraan jabatan dan pangkat pengajar bukan pegawai negeri sipil inidiperuntukkan bagi guru tetap yg diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah,satuan pendidikan, atau warga , yang telah menerima persetujuan dariPemerintah atau pemerintah wilayah. Bagi Guru tetap yg diangkat oleh masyarakatdipersyaratkan antara lain, tela...

Bagi Bapak/Ibu guru yg akan menlajutkan studi baik ke jenjang S-1 juga S-2 serta S-3, karena saat ini tersedia beasiswa S-1, beasiswa S-2, dan beasiswa S-tiga yang diberikan pemerintah, seperti beasiswa S2 kemdikbud buat pengajar Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah pertama yg telah digulirkan dari tahun 2018 yang lalu, akbar kemungkinan beasiswa S-dua Kemdikbud buat guru SD serta SMP masih permanen ada pada tahun 2018 serta 2018 yang akan tiba, usahakan terlebih dahulu memahami ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar serta Izin Belajar. Pada lepas 21 Maret 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaratelah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang isinya antara lainmengatur mengenai batas usia buat mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar,Perguruan Tinggi yang harus terakreditasi, serta ketentuan lainnya termasukkewajiban bekerja setelah Tugas Belajar terselesaikan dilakukan. Untuk lebih jelasnyasil...

Bapak/Ibu pengajar dan para PNS/ASN yg lain sekarang telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) yg mulai berlaku semenjak lepas 1 Juli 2018. Peraturan ini harus Bapak/Ibu ketahui, bahkan sang famili Bapak/Ibu sendiri bukan sekedar buat memberi kenyamanan dan kepastian dalam bekerja tetapi kita atau keluarga kita mengetahui prosedur serta tata cara mengajukan klaim apabila terjadi hal-hal yg tidak diinginkan sinkron peraturan ini. Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, Menimbang :  1) bahwa  buat  melaksanakan  ketentuan  Pasal  92  ayat (4)  serta  Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  lima  Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu tetapkan Peraturan  Pemerintah  ...