Panduan Materi Belajar

Dalam aplikasi LayananAspirasi serta Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) BKN!, masyarakat dapatmenyampaikan banyak sekali keluhan serta pertanyaan tentang hal-hal yang terkaitperaturan Pegawai Negeri Sipil (ASN). Salah satu hal yang kerap ditanyakan masyarakatadalah mengenai hak seseorang bekas istri atas sebagian honor bekas suami yangberstasus PNS, pada perceraian yg terjadi karena kehendak sang suami ataukarena kehendak sang isteri. Terkait itu, ini dia paparanKepala Subbagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat BKN, Vino Dita Tama, Senin(27/2/2017) di ruang kerjanya : Penjelasan tentang kewajiban hadiah sebagian gaji kepada bekas istri serta anak-anak PNS sudah ditetapkan dalam surat Kepala BKN angka K.26-30/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2018. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Izin Perkawinan serta Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan : apabila perceraian ...

Yang perlu Anda ketahui, berikutini peraturan tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS yangtertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi PNS. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990  Tentang Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal I  Mengubah beberapa ketentuandalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu : 1. Mengubah ketentuan Pasal3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 PP No 45 Tahun 1990 (1) Pegawai Negeri Sipil yg akan melakukanperceraian harus memperoleh izin atau surat warta lebih dahulu dariPejabat ; (dua) Bagi Pegawai Negeri Sipil yg berkedudukan sebagai penggugat atau bagiPegawai Negeri Sipil yang berk...

Bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (dua) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun20 15 mengenai Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2018 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil MenurutPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara mengenai Ketentuan Teknis Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri SipilMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 ke Dalam Gaji Pokok PegawaiNegeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Pasal1 1.gajipokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang serta masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, disesuaikan menggunakan gaji utama dari golongan ruang dan masa kerja golongansebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 terhitungmulai tanggal 1 Januari 2018. 2.pegawaiNegeri Sipil sebagaim...

PresidenJoko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tunjangan hari rayaatau THR serta gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil. Tidak hanya PNS, TNI, dan Polriaktif jua akan mendapatkan THR. Bahkan,pensiunan pula diberi THR. Hal ini, yang membedakan dengan tahun-tahunsebelumnya.  Untuklebih jelasnya berikut dibawah ini beberapa Peraturan Pemerintah (PP) danPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta GajiKe-13 Tahun 2018 PeraturanPemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemberian Gaji Ke-13 Kepada PNS,Tentara Nasional Indonesia, POLRI, Pejabat Negara,dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, download  disini ---------------------------------------------------------------------------------------------- PeraturanPemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Tentara Nasional Indonesia, POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun,dan Penerima Tunjangan, download  dis...

Peraturan Pemerintah tentang Pemberian honor ke 13 tahun 2018  Bagi PNS, TNI, POLIRI serta Pensiunan tahun 2018 akhir diterbitkan  oleh dikeluarkanya  PP Nomor 38 Tahun 2018  tentang  Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2018  Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun /Tunjangan. Pada pasal dua ayat 1  PP 38 TAHUN 2018  disebutkan bahwa  yang mendapat honor ke 13 merupakan PNS, anggota POLRI, anggota TNI, dan penerima pensiunan atau tunjangan. Pada pasal tiga ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 dinyatakan bahwa besaran honor /pensiunan/tunjangan bulan ke 13 adalah sebanyak penghasilan dalam bulan Juni 2018 Baca Juga Pp Gaji Ke 13 Tahun 2016 Pp Tentang Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2016 Gaji Ke 13 Tahun 2015 Pada pasal 4 ayat 1  PP 38 TAHUN 2018 pemberian gaji/pensiunan/tunjangan bulan ke 13 dibayar pada bulan Juli 2018 LINKDONWLOAD PP 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN GAJ...

Petunjukteknis penyaluran Tunjangan Profesi serta Tambahan Penghasilan bagi gurupegawai negeri sipil wilayah bertujuan untuk memberikan pedomanbagi Pemerintah daerah dalam penyaluran Tunjangan Profesi danTambahan Penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah. Prinsippenyaluran Tunjangan Profesi serta Tambahan Penghasilan bagi guru pegawainegeri sipil daerah meliputi: A.efisien,yaitu harus diusahakan dengan memakai dana serta daya yg ada untukmencapai sasaran yg ditetapkan dalam saat sesingkat-singkatnya dandapat dipertanggung jawabkan; B.efektif,yaitu wajib sesuai dengan kebutuhan yg telah ditetapkan dan dapatmemberikan manfaat yang sebanyak-besarnya sinkron dengan sasaranyang ditetapkan; C.transparan,yaitu menjamin adanya keterbukaan yg memungkinkan masyarakat dapatmengetahui serta menerima keterangan tentang pembayaran TunjanganProfesi dan TambahanPenghasilan bagi pengajar pegawai negeri sipil daerah; D.akuntabel,yaitu pelaksanaan kegiatan bisa dipertanggung jawabkan; E.kepatuta...

Bagi Bapak/Ibu guru yg akan menlajutkan studi baik ke jenjang S-1 juga S-2 serta S-3, karena saat ini tersedia beasiswa S-1, beasiswa S-2, dan beasiswa S-tiga yang diberikan pemerintah, seperti beasiswa S2 kemdikbud buat pengajar Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah pertama yg telah digulirkan dari tahun 2018 yang lalu, akbar kemungkinan beasiswa S-dua Kemdikbud buat guru SD serta SMP masih permanen ada pada tahun 2018 serta 2018 yang akan tiba, usahakan terlebih dahulu memahami ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar serta Izin Belajar. Pada lepas 21 Maret 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaratelah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemberian TugasBelajar Dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang isinya antara lainmengatur mengenai batas usia buat mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar,Perguruan Tinggi yang harus terakreditasi, serta ketentuan lainnya termasukkewajiban bekerja setelah Tugas Belajar terselesaikan dilakukan. Untuk lebih jelasnyasil...

TugasBelajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yg berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil buat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atauyang setara baik pada pada atau di luar negeri serta bukan atas porto sendiri,menggunakan meninggalkan tugas menjadi Pegawai Negeri Sipil. IzinBelajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang bewenang kepada Pegawai NegeriSipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yg lebih tinggi atau yg setaradi pada negeri, menggunakan seluruhnya biaya sendiri serta tanpa meninggalkan tugassebagai Pegawai Negeri Sipil. TujuanPeraturan Menteri ini yaitu: a.mendapatkan Pegawai sesuaidengan kualifikasi pendidikan serta kompetensi yg dibutuhkan dalam bidang tugasnya; b.menaikkan kinerja danprofesionalisme Pegawai; dan c.mengoptimalkan manfaat ilmupengetahuan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar bagipengembangan organisasi Kementerian Dalam Negeri. TugasBelajar terdiri atas: a. Acara reguler dalam negeri; b. ...

Juknis atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengalihan Pegawai NegeriSipil (PNS) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru DanTenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Provinsi diaturdalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Kepegawaian Negara BKN Nomor : 1 tahun2016 Tanggal 26 Januari 2018 Dalam Pasal I Perka  BKN No : 1 Tahun 2018 TentangPelaksanaan Pengalihan PNS Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan FungsionalGuru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi disebutkan bahwaPegawai Negeri Sipil (PNS) yg Menduduki Jabatan Guru serta Tenaga Kependidikanyang dialihkan statusnya menjadi PNS Provinsi adalah. Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan fungsional Pengajar, Pengawas Sekolah; Kepala Sekolah; PengelolaLaboratorium/Bengkel; Pranata Laboratorium Pendidikan; Pengelola Perpustakaan;Pustakawan serta Pejabat Pengawas serta Pelaksana. Dalam satuan pendidikan menengah. Berdasarkan Pasal dua ayat 6 Perka BKN No : 1 Tahun 2018 disebutkanbahwa Peng...

Bapak/Ibu pengajar dan para PNS/ASN yg lain sekarang telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) yg mulai berlaku semenjak lepas 1 Juli 2018. Peraturan ini harus Bapak/Ibu ketahui, bahkan sang famili Bapak/Ibu sendiri bukan sekedar buat memberi kenyamanan dan kepastian dalam bekerja tetapi kita atau keluarga kita mengetahui prosedur serta tata cara mengajukan klaim apabila terjadi hal-hal yg tidak diinginkan sinkron peraturan ini. Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, Menimbang :  1) bahwa  buat  melaksanakan  ketentuan  Pasal  92  ayat (4)  serta  Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  lima  Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu tetapkan Peraturan  Pemerintah  ...