Panduan Materi Belajar

DirekturKompensasi ASN BKN Aswin Eka Adhi, Senin (12/2/2018) pada Kantor Pusat BKNmenyampaikan bahwa belum terdapat planning kenaikan gaji PNS pada tahun 2018. Dalampenyusunan skema gaji PNS 2018, BKN berkiprah berdasarkan Nota Keuangan danRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Untuk kenaikangaji PNS terakhir dilakukan dalam tahun 2018 yakni sebesar 6%. Sebagaikompensasinya, PNS diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak honor pokok yangdiatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2018 mengenai APBN 2018 dan NotaKeuangan APBN 2018. Aswinjuga mengungkapkan bahwa kenaikan gaji PNS secara signifikan pernah terjadi padatahun 2018, mencapai 270% dalam saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 mengenai Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. “Untuksistem penggajian PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1977 tentang Peraturan honor PNS, serta

Pemerintah tetapkan buat menaikan gaji PNS , TNI serta Polri tahun 2018  sebesar 6%. Sedangkan purna tugas pokok akan naik sebesar 4%. Dengan kenaikan tersebut secara keseluruhan belanja pemerintah sentra tahun depan merupakan sebanyak Rp 1249,9 triliun atau naik Rp 53,1 triliun atau 4,44% dari APBN Perubahan 2018 yg sebesar Rp 233 triliun. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), Azwar Abubakar "Kenaikan Itu diadaptasi dengan inflasi. Lantaran gaji kan wajib memadai dan menjaga daya beli PNS karena sudah naik setiap tahun," (asal:Liputan6.com)  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), berharap kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2018 harus diimbangi dengan kinerja yg memuaskan. Kainakan gaji PNS 2018 ini sebagai upaya buat menaikkan kinerja dan produktivitas PNS agar mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Selain kenaikan gaji 2018 , pemerintah mengusulkan kenaikan tunjangan buat Pegaw

Teka-teki mengenai ketika pembayaran gaji ke-13 terjawab telah. Sekretariat Kabinet menginformasikan apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudahmenandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan gaji ke-13 danpembayaran rapelan kenaikan gaji 2018. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pundipastikan panen rezeki pada Juli nanti.       Kepala Biro Hukum, Komunikasi, serta Informasi Publik Kementerian PendayagunaanAparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PAN RB) Herman Suryatman menyampaikan,pihaknya telah mendapat salinan dua PP tersebut berdasarkan Istana. "Palinglambat pekan pertama Juli bisa cair," ungkapnya ketika dihubungi kemarin(10/6).       PP Nomor 38 Tahun 2018 mengatur mengenai Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulanke-13 pada PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, serta penerimapensiun/tunjangan. Adapun PP Nomor 30 Tahun 2018 mengatur mengenai Perubahanke-17 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 mengenai Peraturan Gaji PNS.       Herman menyebut, selain PNS dan TNI/Polri, gaji

Khusus buat andayang berkarier menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat berita tidak baik sekaligusberita gembira buat Anda. Tahun 2018 ini,pemerintah belum berencana buat mempertinggi gaji PNS .terakhirkali gaji PNS  naikpada tahun 2018 lalu sebanyak 6 persen DirekturKompensasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aswin Eka Adhimengatakan bahwa penyusunan skema gaji PNS 2018 dari Nota Keuangan danRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Sebagaikonpensasinya, nilai Tunjangan Hari Raya (THR) akan lebih akbar.ternyata janjiitu bukan sekedar imbasan jempol, melainkan diwujudkan menjadi nyata. Melalui MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur,pihaknya menjelaskan THR tahun ini bagi PNS dipastikan lebih akbar berdasarkan umumnya.pasalnya besaranTHR yang akan dibayarkan berupa gaji pokok ditambah menggunakan tunjangan kinerja. "Bedanyatahun ini kita berikan THR buat pensiunan, tahun lalu tidak. Kemudian

Seperti dilansir detik.com Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) berencana buat mengganti skema kenaikangaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nantinya honor nir akan dipukul rata denganpersentase eksklusif melainkan dari capaian kinerja. Namun, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan anggaran tersebutbelum bisa berlaku tahun depan. Oleh karenanya, planning kenaikan honor PNSminimal 6% akan tetap terlaksana. "Kenaikan 6% tetap akan berlaku tahun depan," tegas Akolani saatberbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Hal yg sama berlaku buat uang pensiun utama PNS serta anggota TNI/Polri,jua naik rata-homogen 4%. Kemudian uang makan PNS dan uang lauk pauk anggotaTNI/Polisi Republik Indonesia naik Rp 5.000 per hari menjadi masing-masing Rp 30.000 per hari danRp 50.000 per hari. Askolani menyebutkan, kenaikan honor PNS merupakan keputusan pemerintah yangsudah tercantum pada Undang-undang Anggaran Pendapata

Kabar gembira bagi PNS,dalam tahun 2018mendatang, pemerintah memastikan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)kepada para pegawai negeri sipil (PNS) dengan besaran satu kali gaji pokok. Dengandemikian, selain mendapatkan gaji ke-13 serta pendapatan setiap bulan, para PNSjuga akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), kata Menteri Keuangan BambangBrodjonegoro pada Jakarta, Sabtu (15/8/2015). Haltersebut disampaikan Bambang pada keterangan resmi tentang Nota Keuangan danRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Bambangmengatakan menggunakan diberikannya THR tersebut, penghasilan bersih atau "takehome pay" PNS pada satu tahun akan jauh lebih meningkat dibanding 2018. Sebelumkebijakan pemberian THR ini, pemerintah memberlakukan kenaikan honor PNS yangsalah satu indikatornya dari laju inflasi. DirekturJenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan seiring diberikannyaTHR kepada PNS ini, pada 2018 pemerintah tidak akan menaikkan honor utama

Saatini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah menyelesaikandraf peraturan pemerintah (PP) mengenai sistem honor dan tunjangan buat pegawainegeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencananya, sistem penggajianbaru PNS / ASN ini akan efektif berlaku mulai 2018. DeputiSumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokasi Setiawan Wangsaatmaja berkata, waktu ini draf rancanganPP sistem penggajian baru PNS / ASN tadi pada termin harmonisasi diKementerian Hukum dan HAM. "Kamiharapkan September depan telah terselesaikan serta berlaku mulai tahun anggaran2018," istilah beliau pada Kontan sebagaimana dirilis kompas.com. Sesuaiamanat UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yangditerima bagi PNS alias take home pay hanya akan terdiri berdasarkan tigakomponen, yakni honor pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untukgaji pokok, akan terdapat peningkatan rasio atau perbandinga

Setelah luluskuliah eksklusif kerja, merupakan virtual setiap orang. Gaji tinggi, masa depanterjamin, siapa yang nir mau. Selain itu, setelah lulus eksklusif menjadiPNS. Apalagi buat sebagai PNS tidaklah gampang.  Terlebihkalau hanya lulus menggunakan IPK pas-pasan serta dari berdasarkan kampus denganakreditasi pada bawah B, tentu akan sangat sulit. Maka,pilihan sempurna bagi para lulusan SMA yang ingin menjadi PNS serta mengabdikan dirikepada bangsa merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). PTK merupakan perguruantinggi vokasi yang tujuannya menyiapkan lulusan yg ahli serta siap bekerja dibeberapa kementerian yang menaungi PTK tadi. Menarik,kuliah di PTK tidak pernah dipungut porto apapun alias GRATIS. Bahkan dibeberapa PTK ada yg menaruh uang saku bulanan. Tertarik kuliah di PTK?Simak daftar PTK Indonesia yg sementara waktu lagi akan dibuka pendaftarannya. 1.politeknik Keuangan Negara STAN (PKNSTAN) PTKyang dulunya bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), sejak 2018berganti

Pemerintahakan menaikan gaji pegawainegeri sipil (PNS) lebih kurang 4 persen setiap tahun. Kenaikanitu berada satu paket menggunakan gaji ke-13 PNS, TNI dan Polisi Republik Indonesia. Pengamat Politik serta Birokrasi berdasarkan Universitas Gadjah Mada (UGM), MiftahThoha, berkata kenaikan tadi merupakan hal yang wajar. Dia bilangkenaikan honor adalah hak bagi PNS apalagi menimbang mahalnya harga bahanpokok. "Kenaikan honor sebenarnya hak, jadi  pemerintah senantiasamemperhatikan honor . Terutama kemahalan bahan utama, oleh karena itu harus bagipemerintah mempertinggi gaji," kata dia.dia menampakan, kenaikan gajitersebut pun harus mempertimbangkan kecukupan dan wajib mensejahterakan PNS. "Jadi yang wajib diprtimbangkan mampu nggak, relatif buat menghidupi danmensejahterakan warganya lantaran dicermati harga bahan utama mahal, beras mahal,apalagi dipalsu. Kalau gajinya nir  dilihat pulang bagaimana bisaefektif, bagaimana mampu efektif kalau nir makan," tambahnya. Mem

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)mengalokasikan pagu aturan belanja pegawai, termasuk honor Pegawai NegeriSipil (PNS) sebesar Rp 347,lima triliun pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) 2018. Anggaran tadi naik menurut belanja pegawai di APBN-P 2018yang dipatok Rp 299,3 triliun. Dari data APBN 2018 yg dirilis Kemenkeu, Jakarta, Rabu (13/1/2016), menurutjenisnya, belanja pemerintah sentra yg dipatok Rp 1.325,6 triliun, salahsatunya akan dialokasikan sebesar 26 persen buat belanja pegawai pada tahun inidengan nilai Rp 347,5 triliun. Pagu aturan tersebut termasukuntuk membayar kewajiban pemerintah buat pensiunan PNS dan donasi jaminankesehatan PNS. Jika dirinci, berdasarkan aturan belanjapemerintah pusat itu, sebanyak Rp 784,1 triliun adalah belanjaKementerian/Lembaga (K/L). Alokasi buat belanja pegawai pada K/L mencapai Rp208,dua triliun. Sementara belanja pegawai non K/L dianggarkan Rp 139,tiga triliun yangdimasukkan pada pagu anggaran belanja non K/L sebesar Rp 541,4 triliun.

Pemerintah berencana menghapusalokasi dana donasi operasional sekolah (BOS) buat honor guru honorer.kebijakan ini akan dilakukan bertahap mulai tahun ini menggunakan cara alokasinyaditurunkan menurut 20% menjadi 15%. Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan(Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) sudah meminta ke Kemendikbud buat mengatur pulang alokasi danaBOS. Dua instansi pemerintah ini pun mewacanakan buat menghapus alokasi BOSuntuk gaji guru honorer. Menurut beliau, pos penggunaan aturan operasional sekolah itu dalam waktu dekatakan ditertibkan. ”Yang namanya BOS itu nanti akan diarahkan buat kepentingansiswa saja. Posnya tidak lagi buat honor guru honorer,” pungkasnya seusai rapatdengar pendapat (RDP) Kemendikbud, Kemenristek Dikti, serta LPDP dengan Komisi XDPR di ruang Komisi X DPR kemarin. Hamid menjelaskan, sesuai namanya,BOS itu memang hanya untuk kegiatan siswa semata berdasarkan kegiatan pemb

BapertarumPNS adalah singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PegawaiNegeri Sipil. Bapertarum PNS adalah galat satu lembaga pemerintah nonkementerian khusus buat melayani donasi Tabungan Perumahanan bagi PegawaiNegeri Sipil.  Sejakdidirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS sudah melakukan beberapa kebijakan danupaya yang bertujuan buat semakin mempertinggi kelayanannya kepada PNS. Tahukah Anda PNS setiapbulannya gaji PNS dipotong buat Taperum (tabungan perumahan ini) besarannyatergantung mulai menurut 3 ribu hingga 10 ribu rupiah per bulannya. Memang sihnilainya tidak seberapa besar dibanding gaji kita. Tetapi paling tidak kitamengetahuinya.  Nah berikut adalah akan kami infoPNS akan membuatkan tentang cara mengecek otomatis jumlah tabungan perumahan kita di Bapertarum PNS.  Pertama silakan masuk ke alamat web  //bapertarum-pns.co.id/kabar/hitung-tabungan-aku / Yang kedua ingat kapan kita diangkat CPNS serta golongannya Sebagaicontoh di sini aku diangkat CPNS di golongan II per 1

Tahun ini anggarantunjangan profesi guru berkisar Rp70 miliar, sedangkan buat tahun depan naikmenjadi Rp72,6 triliun. ”Kenaikan itu sudah dihitung menggunakan inflasi dankenaikan honor PNS (pegawai negeri sipil). Ketika nir dihitung seperti itu,kita kekurangan duitnya terus buat membayar TPG (sertifikasi pengajar),”ungkap Dirjen Guru serta Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata di Jakarta kemarin. Pranatamengatakan, kenaikan alokasi aturan TPG itu dilakukan lantaran adaketerlambatan pembayaran tahun ini. Salah satu karena keterlambatan pembayaranitu ditimbulkan adanya kenaikan honor PNS. Gaji PNS naik per golongan, sementaraTPG diberikan per satu kali honor pokok. ”Ternyata terdapat kenaikan honor pokoksesuai golongan. Ini tidak bisa dibayar lantaran jumlah (uangnya)-nya harus sama(antara gaji serta tunjangan),” ungkapnya. Diamencontohkan pada Bandung Barat. Kepala daerah setempat melaporkan tunjangan guruyang seharusnya dibaya