Panduan Materi Belajar

Beberapapekan terakhir rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (KemenPAN-RB) buat merumahkan sejuta pegawai negeri sipil (PNS)menyebabkan kericuhan. Rencana menurut Kemen PAN-RB, rasionalisasi akan diawalidulu menggunakan proses pemetaan terhadap PNS pada setiap instansi.  Diperkirakanproses rasionalisasi sendiri akan berjalan mulai tahun 2018 setelah enam bulanpemetaan. Namunkonsep dari Menpan RB mengenai rasionalisasi PNS belum diterima atau dibahasdalam rapat terbatas (ratas). Pemerintah misalnya yg disampaikan SeskabPramono Agung menduga bahwa masalah pemangkasan 1 juta PNS itu masih dalamtahap gagasan, ilham, atau wacana. Laluseperti apa konsep berdasarkan Kemen PAN RB tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang  berimplikasi pada rasionalisasi? Rencananyapercepatan penataan PNS akan dituangkan pada Peraturan Menteri PANRB.pelaksanaannya akan diawali oleh sosialisasi dan pembentukan tim percepatanpenataan PNS di tiap-tiap Instansi Pemerintah (

Seleksi Peserta Sertifikasi Guru 2018 Jadwalwaktu ujian tunjangan profesi pengajar dan dosen tahun 2018 ini misalnya yg dikutip darilaman situs jpnn.com terkait menggunakan liputan pemberitaan yang berjudul GuruAngkatan Tahun 2018-2015 disertifikasi akan dilaksanakan lebih kurang Maret tahundepan. Kemudian yang lulus akan mengikuti pendidikan keguruan pada lembagapendidikan energi kependidikan (LPTK) selama dua bulan. Setelahmengikuti pendidikan pada LPTK selama dua bulan, pengajar peserta sertifikasidikembalikan lagi ke sekolah dari buat praktek.praktek sesudah mengikutipendidikan ini lebih kurang 2 bulan juga,kentara Syawal. Setelahpraktek pada sekolah asal itu, guru tersebut balik ke LPTK buat mengikuti ujianakhir. Jika dinyatakan lulus, guru bersangkutan akan mendapatkan sertifikatprofesi guru Sertifikat ini merupakan galat satu kondisi mendapatkan tunjanganprofesi guru (TPG). Syawalmengatakan program sertifikasi sebelumnya nir ada sesi praktek kembali kesekolah dari. Padahal prak

Bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (dua) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun20 15 mengenai Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2018 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil MenurutPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara mengenai Ketentuan Teknis Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri SipilMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 ke Dalam Gaji Pokok PegawaiNegeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Pasal1 1.gajipokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang serta masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, disesuaikan menggunakan gaji utama dari golongan ruang dan masa kerja golongansebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 terhitungmulai tanggal 1 Januari 2018. 2.pegawaiNegeri Sipil sebagaim

KementerianPendidikan serta Kebudayaan mengimbau pemerintah wilayah segera menyalurkanTunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah triwulan pertama. Imbauanini disampaikan mengingat tenggat saat penyaluran TPG PNS Daerahselambat-lambatnya 16 April 2018. Sebagaipedoman, Pemerintah Daerah bisa menggunakan Petunjuk Teknis Penyaluran TPG Profesi GuruPNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah yang sudah dikeluarkan 31 Januari2015. Pembayaran TPG PNS Daerah dialokasi dari APBN kemudian ditransfer ke APBDmelalui mekanisme dana transfer wilayah. DirekturPembinaan Pendidik serta Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud Sumarna Surapranata berkata, TPG PNS Daerah telah digelontorkan sejak akhirJanuari 2018. MenurutSumarna, TPG PNS Daerah 2018 itu ada lebih kurang Rp 66 triliun (Rp66.461.782.768.000). Untuk periode triwulan pertama kurang lebih Rp 16 triliun sudahada di kas wilayah semenjak akhir Januari tahun ini. “Kamiharap supaya pemerintah daerah segera mencairkan pada guru s

PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 76/PMK.05/2017 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pejabat Negara. Berdasarkanpasal 2 PMK Nomor No 76/PMK.05/2017 dinyatakan : (1).pns,Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari rayadalam Tahun Anggaran 2018. (dua).pns,Prajurit TNI, Anggota POLRI, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk : a.pns, Prajurit TNI, Anggota POLRI yg ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; b.pns, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI yg dipekerjakan di luar instansi pemerintahyang gajinya dibayar oleh instansi induknya; c.pns, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,Anggota POLRI yg diberhentikan sementara; d.pns, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI penerima uang tunggu;dan e.calon PNS. Berdasarkanpasal

Pemkab Tanah Bumbu pada  awal  Nopember2015 nanti akan mulai menerapkan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)serta Tenaga Non PNS Pola Karantina bagi yg melanggar disiplin.   Pola itu adalah bagian menurut upaya pemerintah buat lebih meningkatkanprofesionalitas pegawai dalam mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yangbaik, higienis, serta akuntable sebagai akibatnya pelayanan warga dapat lebihmeningkat.   “Pada intinya pola ini adalah untuk mempertinggi disiplin pegawai,” demikiandisampaikan sang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dr Ambo Sakka, M.pdmelalui Kasubid Kedudukan Hukum Pemberhentian serta Kesejahteraan Pegawai,Syaikul Ansari, SH, dalam program sosialisasi pola karantina pegawai di Batulicinbelum usang tersebut.   Syaikul menyebutkan, para energi PNS dan Non PNS yg nantinya akan menjalaniKarantina merupakan mereka yg melakukan pelanggaran disiplin secaraberulang-ulang. Contohnya adalah mereka yg nir masuk kerja selama 5 haridalam 1 bulan tanpa keterangan, d

Kabar gembira bagi PNS,dalam tahun 2018mendatang, pemerintah memastikan akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)kepada para pegawai negeri sipil (PNS) dengan besaran satu kali gaji pokok. Dengandemikian, selain mendapatkan gaji ke-13 serta pendapatan setiap bulan, para PNSjuga akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), kata Menteri Keuangan BambangBrodjonegoro pada Jakarta, Sabtu (15/8/2015). Haltersebut disampaikan Bambang pada keterangan resmi tentang Nota Keuangan danRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Bambangmengatakan menggunakan diberikannya THR tersebut, penghasilan bersih atau "takehome pay" PNS pada satu tahun akan jauh lebih meningkat dibanding 2018. Sebelumkebijakan pemberian THR ini, pemerintah memberlakukan kenaikan honor PNS yangsalah satu indikatornya dari laju inflasi. DirekturJenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan seiring diberikannyaTHR kepada PNS ini, pada 2018 pemerintah tidak akan menaikkan honor utama

Pemerintah akhirnya memastikan Pencairan Gaji Ke 13 tahun 2018 dengan mengeluarkan PP Nomor 53 Tahun2014 mengenai Pemberian Gaji /Pensiunan / Tunjangan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PegawaiNegeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia , Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penerima Pensiunan / Tunjangan . PP Nomor 53 Tahun 2018 ini menjadidasar Pencairan Gaji Ke 13 tahun 2018 .pada pasal 4 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun2014 dinyatakan bahwa pemberian / pencairan honor ke 13 tahun 2914 dilakukanpada bulan Juli 2018. Adapun jumlah honor ke-13yang akan diterima sang pegawai negeri sipil dananggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Negara, Pensiunan dan Penerima Tunjangan adalahsebesar penghasilan sebulan yang diterima dalam bulan Juni 2018. Mereka yang akan mendapatkan gaji ke-13 merupakan pegawai negerisipil serta anggota Tentara Nasional Indonesia/Polri. Selain itu, para pejabat negara jua bakalmenikmati gaji ke-13 ini. Mereka

Kabar gembira bagiseluruh PNS, TNI, POLRI, penerima purna tugas, penerima tunjangan, kepala daerahhingga Menteri. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang gaji ke-13 danTunjangan Hari Raya (THR) sudah terbit. “Baru saja, PP direleaseKementerian Sekretariat Negara,” ujarKepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Refromasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman yang dijumpaidi ruang kerjanya, Rabu (14/06). Dikatakan, sudahterbit empat PP  yang mengatur tentang hadiah honor ke-13 serta THR yakni : 1.pp No. 23/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 19/2016 mengenai Pemberian Gaji,Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI,Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ,  2.pp No. 24/2017 tentangPemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS padaLNS,  3.pp No. 25/2017 tentang Pemberian THR pada Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS,Prajurit Tentara Nasional Ind

Bapak/Ibu pengajar dan para PNS/ASN yg lain sekarang telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) yg mulai berlaku semenjak lepas 1 Juli 2018. Peraturan ini harus Bapak/Ibu ketahui, bahkan sang famili Bapak/Ibu sendiri bukan sekedar buat memberi kenyamanan dan kepastian dalam bekerja tetapi kita atau keluarga kita mengetahui prosedur serta tata cara mengajukan klaim apabila terjadi hal-hal yg tidak diinginkan sinkron peraturan ini. Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, Menimbang :  1) bahwa  buat  melaksanakan  ketentuan  Pasal  92  ayat (4)  serta  Pasal  107  Undang-Undang  Nomor  lima  Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu tetapkan Peraturan  Pemerintah