Panduan Materi Belajar

MenteriPendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandimengatakan cerminan sumber daya manusia berkualitas berasal berdasarkan jenjangpendidikan. Untuk itu ke depan, pemerintah ingin supaya aparatur sipil negaraberasal berdasarkan sarjana. Namun bukan berarti PNS non sarjana langsungdiberhentikan. Hal tersebut diungkapkanYuddy dalam acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpan) diBukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (8/4). Dalam program tersebut hadir seluruhDeputi Kementerian PANRB, Sekda Provinsi Sumatera Barat Ali Asmar, Sekda KotaBukittinggi Yuen Karnova, dan seluruh jajaran SKP Provinsi Sumatera Barat.  Dikatakan, asal dayamanusia aparatur wajib profesional serta kompeten. “Untuk mengerjakan tugaspemerintah bukan SDM yang poly tetapi orang yang handal," kata YuddyChrisnandi.  Meski begitu, lanjutYuddy, pemerintah nir akan pribadi memberhentikan ASN yang bukan lulusansarjana. PNS yang dipensiun dinikan merupakan pegawai yang ti

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu)mengingatkan para Wajib Pajak buat melaporkan Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan (SPT PPh) Tahunan 2018 sinkron menggunakan batas saat yg dipengaruhi.apabila terlambat akan terdapat denda yang dikenakan. DirekturPenyuluhan, Pelayanan, serta Hubungan Masyarakat DJP, Satria Mekar Utama,mengungkapkan sanksi berupa denda diatur dalam Undang-Undang tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). "Sanksinormalnya bagi yg terlambat melapor SPT Pajak Tahunan sebesar Rp 1 juta bagiWP Badan dan Rp 100 ribu buat WP OP (Orang Pribadi)," katanya. Sementaradi Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2018 tertulis barang siapa yang dengansengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak, bahkan mengisi warta palsu padaformulir SPT Tahunan, baik manual juga elektronik, bakal dijatuhi hukumanpidana minimal 6 bulan dan aporisma 6 tahun. MenurutMekar, DJP menjalankan acara Penegakan Hukum tahun ini sesuai dengan petajalan Unit Eselon I Kemen

Sehubungandengan hambatan pada sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secaraelektronik (e-filing dan e-SPT), batas waktu pelaporannya diperpanjang sampai30 April 2018. "Ditjen Pajak menaruh apresiasi sebesar-besarnya kepada Wajib Pajakatas antusiasme melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secaraelektronik," kata liputan tertulis Ditjen Pajak, Rabu (30/tiga/2016). Ditjen Pajak membicarakan permohonan maaf terkait hambatan teknis pada sistempelaporan tadi yg mengakibatkan proses pelaporan SPT Tahunan secaraelektronik menjadi terhambat. Baca pula : Tutorial Lapor SPT Pajak Lewate-Filing Bagi Wajib Pajak 1770S serta 1770SS "Untuk mengakomodasi perseteruan tadi, Direktur Jenderal Pajak telahmengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 mengenai PengecualianPengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPTbagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak PenghasilanOrang Pribadi Elektronik," ujarnya. Melal

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi pada zaman sekarang inidiharapkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama PNS harusmenguasaiInformation technology(IT). Pasalnya sistem birokrasi pada Indonesia kini mengarah kepada elektro. "PNS dari Sabang sampai Merauke harus kuasai IT, jangangaptek. Tidak ada lagi PNS yg nir bisa gunakan personal komputer ,"tegas‎ ‎Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengadaan SDMAparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (KemenPAN-RB) Supardiyana  Dia menambahkan, PNS yang nir menguasai IT akan tersingkirdengan sendirinya. Apalagi ketika ini telah berlaku e-government.  "Dengan e-government, ‎pekerjaan yang umumnya digaraptiga sampai empat PNS sekarang tinggal satu pegawai. Selain itu salah satuindikator penilaian kompetensi, kinerja, serta kualifikasi PNS terkaitrasionalisasi adalah penguasaan komputer," bebernya.   ‎ Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmajamengatakan, pada menyaring s

Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri PendayagunaanAparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2018 mewajibkanAparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Kepolisian RepublikIndonesia (ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakandengan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi danmenyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Menjelang akhir Maret, para wajib pajak biasanya menyerbuKantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia guna melaporkan SuratPemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Maklum, batas akhir pelaporan SPT TahunanPenghasilan orang langsung paling lambat 31 Maret 2018. Bagi  Anda yang  ingin  mengisi serta melaporkan SPT Pajak,sebenarnya Anda nir perlu repot-repot datang ke kantor pajak. Sekarang sudahtersedia metode online yang dikenal menggunakan nama e-Filing.metode e-filing ini memiliki beberapakeunggulan, diantaranya: Mudah , karenabisa dilakukan di mana s

Jumlah pegawai di Indonesia dinilaiterlalu gemuk menggunakan ratio 1,7 % atau 4,517 juta PNS. KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(KemenPAN-RB) menciptakan design rasionalisasi PNS supaya ratio PNS mampu turunke angka 1,lima % atau tiga,5 juta orang. Dengan demikian belanja pegawaiyang menyita 33 persen dana APBN/APBD menjadi 28 %. Bagaimana skenariorasionalisasi PNS yg telah dibentuk pemerintah? Berikut petikan wawancarawartawan JPNN MesyaMohammad dengan DeputiSDM Aparatur KemenPAN-RB SetiawanWangsaatmaja , Minggu (6/3) . Apa benar rasionalisasiPNS dilakukan tahun ini? Belum tahun ini, lantaran masihdalam tahap kajian. Kalau dalam roadmap memang dimulai 2018 sampai 2018, hanya sajakajiannya kan belum terselesaikan. Selain itu harus diubahsuaikan dengan keuangannegara‎. Jadi nanti dimulai tahun depan karena secara anggaran serta kajian sudahsiap. Kalangan politisiSenayan (Komisi II DPR RI) mewaspadai pelaksanaan rasionalisasi sanggup berjalanbaik. Tanggapan

Program JaminanKecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai negeri sipil(PNS) atau ketika ini dianggap menggunakan aparatur sipil negara (ASN) mulai berlaku 1Juli 2018.  Apa manfaat dariJKK dan JKM dan bagaimana cara bagi ASN agar mampu mendapatkan jaminantersebut? Terkait JKK, bilaterjadi kecelakaan kerja terhadap peserta acara JKK, maka peserta sendiriatau pakar waris atau instansi pada mana peserta bekerja harus melaporkannyakepada PT Taspen (Persero) selaku pengelola JKK.  Informasi  JKK-PROGRAM JAMINANKECELAKAAN KERJA PT.taspEN Pelaporan yg dilakukanahli waris atau instansi tadi paling lambat 3x24 jam kerja. Saatmelaporkan, ahli waris atau instansi wajib melengkapinya menggunakan formulirkecelakaan kerja tahap I (form Taspen-1) diketahui sang ketua unit kerja atauinstansi.kemudian, peserta atau ahli waris atau instansi wajiibmenyampaikan laporan kecelakaan termin II (form Taspen-dua) pada PT Taspenberdasarkan surat kabar dokter. Tahap selanjutnya adalahpengaju

Juknis atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengalihan Pegawai NegeriSipil (PNS) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru DanTenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Provinsi diaturdalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Kepegawaian Negara BKN Nomor : 1 tahun2016 Tanggal 26 Januari 2018 Dalam Pasal I Perka  BKN No : 1 Tahun 2018 TentangPelaksanaan Pengalihan PNS Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan FungsionalGuru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi disebutkan bahwaPegawai Negeri Sipil (PNS) yg Menduduki Jabatan Guru serta Tenaga Kependidikanyang dialihkan statusnya menjadi PNS Provinsi adalah. Pegawai Negeri Sipil yangmenduduki jabatan fungsional Pengajar, Pengawas Sekolah; Kepala Sekolah; PengelolaLaboratorium/Bengkel; Pranata Laboratorium Pendidikan; Pengelola Perpustakaan;Pustakawan serta Pejabat Pengawas serta Pelaksana. Dalam satuan pendidikan menengah. Berdasarkan Pasal dua ayat 6 Perka BKN No : 1 Tahun 2018 disebutkanbahwa Peng

Sebelumnyaberita mengenai baju seragam baru PNS telah ini beredar dalam bulanfebruari,sebagian wilayah sudah ada yg menerapkannya. Akantetapi baru-baru ini Medagri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa seragam baruPNS efektif serta wajib dipakai dalam bulan Maret.peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 6 Tahun 2018 mengatur mengenai seragam baru bagipegawai negeri sipil (PNS) pada lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah.salah satunya, kemeja putih yang harus digunakan setiap Rabu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan aturan tadi berlakuuntuk semua PNS serta mulai efektif Maret 2018. "Ya kita menyampaikan untuk (PNS) seluruhnya. (Berlaku) Saya kira awalMaret," istilah Tjahjo, pada Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat(12/dua/2016). Kemejaputih tadi seperti dengan gaya berpakaian Presiden Jokowi saat blusukan.ketika dikonfirmasi, Tjahjo menuturkan pemakaian kemeja itu tidak ada hubungandengan gaya berpakaian oleh presiden. "Ya boleh-boleh saja, biar hig

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) YuddyChrisnandi mengungkapkan, kebijakan rasionalisasi pegawai yang akan diterapkantidak perlu dikhawatirkan. Sebab hal itu hanya akan diperuntukkan bagi PNS yangtidak kompeten, serta kualifikasi nir sinkron, dan nir berkinerja. Halitu dikatakan Yuddy  usai Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara(PAN) instansi pusat di Jakarta, Selasa (16/02). “Sebelum dilakukanrasionalisasi pegawai harus dilakukan dengan audit organisasi. Selanjutnya parapejabat pembina kepegawaian harus melakukan pemetaan kualifikasi serta kompetensiASN pada masing-masing instansi,” ungkapnya menambahkan. DeputiSDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, terdapat empatkelompok pegawai negeri sipil (PNS). Ada pegawai yang kompeten dan kualifikasinyasesuai. Untuk pegawai yg terdapat pada kelompok ini dipertahankan. Kelompok ke 2,pegawai yang kompeten namun nir sinkron kualifikasinya. Pegawai ini harusmengikuti diklat

Pemerintahmelalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2018 mewajibkan Aparatur SipilNegara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia(ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia) buat mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan denganmendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi danmenyampaikan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh melalui e-Filing sang ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polri harus disampaikan denganbenar, lengkap, jelas dan tepat saat. Informasi terkait tata cara pelaporanSPT Tahunan PPh Melalui e-Filing bisa diperoleh melalui situs resmi DirektoratJenderal Pajak (DJP), menghubungi Kring Pajak 1500200, dan/atau menghubungiAccount Representative (AR) masing-masing atau Petugas Tempat Pelayanan Terpadu(TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. MelaluiSE Menpan RB tadi, Pemerintah mewajibkan pula Bendahara Pemerin

Pemerintahdalam ketika dekat akan melakukan audit organisasi serta kepegawaian. Jikaterdapat daerah yg masih kekurangan PNS maka akan dilakukan kebijakan mutasi. “Dalam saat dekat pemerintah akan melakukan auditorganisasi serta audit kepegawaian,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Ahad (7/2). Dengan audit ini, menurut Yuddy, pemerintah akanmengetahui data yg riil potensi dan tugas-tugas fungsional yang terdapat dalamstruktur kepegawaian. Dengan demikian, pemerintah bisa menyalurkan wilayah yangjumlah pegawainya kelebihan ke yang kurang. Audit ini, berdasarkan Yuddy, adalah bagian darimasih diberlakukannya moratorium rekruitmen PNS. Menurut Yuddy, kalauditanyakan ke wilayah-daerah bahkan pusat soal kekurangan pegawai maka pastidijawab kurang. “Persoalannya bukan dalam apakah kurang apakah berlebih, tapibagaimana kita memberdayakan sumberdaya yang terdapat buat mengatasikebutuhan-kebutuhan kinerjanya,” kata Yuddy. Dengan syarat ini maka

KementerianDalam Negeri (Kemendagri) merencanakan perubahan seragam dinas Pegawai NegeriSipil (PNS) dilingkup tempat kerja kementerian serta pemerintahan wilayah (Pemda).namun, perubahan tersebut baru akan berlaku selesainya terbit Peraturan Mendagri(Permendagri). “Praktis-mudahanminggu depan keluar (Permendagri),” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Senin(25/1). Menurutdia, pakaian dalam Senin dan Selasa mengenakan seragam dinas krem. Kemudian,Rabu menggunakan baju putih. Setelah itu, Kamis dan Jumat adalah batik. Namunlebih pada sandang spesial adat, seperti batik tenun atau ikat sehingga membantujuga para pengrajin di daerah. Seragamdinas linmas (hijau) dipakai pada program spesifik Satpol PP, bukan sebagai pakaianseragam harian karena untuk membedakan menggunakan militer. Sedangkan seragam Korpridigunakan dalam program resmi atau kepegawaian dan upacara hari akbar tertentusaja. “Sebenarnyatidak berubah, krem tetap dua hari. Lalu putih dan batik 2 hari,” kata dia. Sumber : //www.keme

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)mengalokasikan pagu aturan belanja pegawai, termasuk honor Pegawai NegeriSipil (PNS) sebesar Rp 347,lima triliun pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) 2018. Anggaran tadi naik menurut belanja pegawai di APBN-P 2018yang dipatok Rp 299,3 triliun. Dari data APBN 2018 yg dirilis Kemenkeu, Jakarta, Rabu (13/1/2016), menurutjenisnya, belanja pemerintah sentra yg dipatok Rp 1.325,6 triliun, salahsatunya akan dialokasikan sebesar 26 persen buat belanja pegawai pada tahun inidengan nilai Rp 347,5 triliun. Pagu aturan tersebut termasukuntuk membayar kewajiban pemerintah buat pensiunan PNS dan donasi jaminankesehatan PNS. Jika dirinci, berdasarkan aturan belanjapemerintah pusat itu, sebanyak Rp 784,1 triliun adalah belanjaKementerian/Lembaga (K/L). Alokasi buat belanja pegawai pada K/L mencapai Rp208,dua triliun. Sementara belanja pegawai non K/L dianggarkan Rp 139,tiga triliun yangdimasukkan pada pagu anggaran belanja non K/L sebesar Rp 541,4 triliun.

BapertarumPNS adalah singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PegawaiNegeri Sipil. Bapertarum PNS adalah galat satu lembaga pemerintah nonkementerian khusus buat melayani donasi Tabungan Perumahanan bagi PegawaiNegeri Sipil.  Sejakdidirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS sudah melakukan beberapa kebijakan danupaya yang bertujuan buat semakin mempertinggi kelayanannya kepada PNS. Tahukah Anda PNS setiapbulannya gaji PNS dipotong buat Taperum (tabungan perumahan ini) besarannyatergantung mulai menurut 3 ribu hingga 10 ribu rupiah per bulannya. Memang sihnilainya tidak seberapa besar dibanding gaji kita. Tetapi paling tidak kitamengetahuinya.  Nah berikut adalah akan kami infoPNS akan membuatkan tentang cara mengecek otomatis jumlah tabungan perumahan kita di Bapertarum PNS.  Pertama silakan masuk ke alamat web  //bapertarum-pns.co.id/kabar/hitung-tabungan-aku / Yang kedua ingat kapan kita diangkat CPNS serta golongannya Sebagaicontoh di sini aku diangkat CPNS di golongan II per 1

BuatAnda sebagai PNS sanggup mengecek berapa kira kira dana yg telah kita kumpulkan untukhari tua/pensiun di PT Taspen selama kita sebagai PNS. Caranya Peserta sanggup masuk / loginmenggunakan NIP baru dan Tanggal Lahir (thnblntgl), kemudian klik login pada alamat  //e-klim.taspen.com/eklim/perkiraan/ Setelahlogin akan terlihat data : -NIPlama PNS -NamaPeserta -TanggalLahir -TMTKerja -Pangkat -NoKPE -GajiPokok Data famili besertagaji yg diterima PNS apabila purna tugas saat ini, serta Tunjangan yg akan didapatPNS berdasarkan PT Taspen Persero jika pensiun

BPJS Kesehatan tadinya adalah Askes (Asuransi Kesehatan) yangditangani  PT.askes. Atau dengan diberlakukannya  UU No. 24 Tahun2011 tentang BPJS maka PT.askes dirubah sebagai  BPJS Kesehatan mulai 1Januari 2018 silam. Untuk memastikan  bahwa data anda dan keluarga sudahterdaftar/ikut pada dalam database BPJS Kesehatan, pengecekan wajib dilakukan. Untukmengakses  warta  mengenai data langsung  peserta danfasilitas  kesehatan terdaftar bisa dilakukan menggunakan  saranaSMS. Format yang digunakan adalah dengan mengetikkan dengan tiga pilihan yaitu :  1. KETIK: NIP  NOMOR INDUK PEGAWAI Contoh :  NIP 196206111988001009 Kirim ke: 087775500400 2. KETIK: NIK NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN  Contoh:   NIK 6310035730090001 Kirim ke : 087775500400 Contoh balasan SMS memakai NIK NURUL JK: L PISA: PESERTA Tgl Lhr: 19/06/1980 Kls Rwt: KELAS I Terdaftar di: PULAU 3. KETIK: NOKA NOMOR KARTU BPJS KESEHATAN  Contoh:   NOKA 0001260979209 Kirim ke : 087775500400

Terkaitisu "Pemberhentian Massal PNS" yg sedang hangat diperbincangkanmedia, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KementerianPendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB), HermanSuryatman, menepisnya dengan tegas bahwa hal tersebut nir benar. "Jangansampai gagal paham, informasi tadi nir sahih. Yang benar merupakan KementerianPANRB waktu ini tengah melakukan pengkajian rasionalisasi PNS," ungkapHerman di Jakarta, Jumat (08/01). Menurutnya,hal itu perlu dilakukan menjadi upaya buat menaikkan kompetensi dan kinerjaPNS, mendorong efisiensi belanja, serta menguatkan kapasitas fiskal negara.tetapi demikian, kajian tadi dipastikan akan mengantisipasi supaya prosesrasionalisasi PNS tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, bahkan justrusebaliknya, dengan fiskal yang bertenaga negara bisa menaikkan kapasitas dankesejahteraan PNS, serta menaikkan sarana serta prasarana pelayanan publik disegala bidang, khususnya terkait pelayanan dasar. &qu

Bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (dua) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun20 15 mengenai Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PeraturanPemerintah Nomor 34 Tahun 2018 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil MenurutPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara mengenai Ketentuan Teknis Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri SipilMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 ke Dalam Gaji Pokok PegawaiNegeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Pasal1 1.gajipokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang serta masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, disesuaikan menggunakan gaji utama dari golongan ruang dan masa kerja golongansebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 terhitungmulai tanggal 1 Januari 2018. 2.pegawaiNegeri Sipil sebagaim